Gubernur Melki Laka Lena Tekankan Pengadaan Lahan K-SIGN Rote Ndao Harus Transparan dan Berkeadilan
Saya ingatkan bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur kepercayaan pemerintah pusat dan investor terhadap NTT. Kalau kita bekerja serius, mampu bekerja cepat, dan menjaga stabilitas sosial, maka peluang investasi ke depan akan semakin terbuka lebar. Tapi kalau kita tidak mampu mengelola proses ini dengan baik, kita akan kehilangan momentum besar untuk mendorong kemajuan daerah.”
ROTE NDAO, NTT – Demikian disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena saat menghadiri Rapat Pembahasan Tim Terpadu dan Tim Persiapan Pengadaan Lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Rote Ndao di Hotel Harper Kupang, Kamis (23/4/2026).
Menurut Gubernur Melki Laka Lena, penetapan Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu pusat pengembangan Industri Garam Nasional merupakan peluang besar bagi Provinsi NTT. Kehadiran K-SIGN diyakini akan memberikan multiplier effect yang signifikan, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan garam nasional, tetapi juga dalam mendorong hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ini adalah momentum penting yang mempertemukan komitmen negara dan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat,” ujarnya.
Melki Laka Lena menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya membahas aspek teknis pengadaan lahan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meletakkan fondasi pembangunan ekonomi NTT ke depan, khususnya di wilayah Rote Ndao.
Ia menekankan bahwa proses pengadaan tanah merupakan tahapan krusial yang harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Menurutnya, proses ini tidak semata menyangkut aspek administratif dan legalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.
Pendekatan yang kita lakukan harus mengedepankan dialog, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak ulayat dan kearifan lokal,” tegasnya.
Ia juga menekankan peran strategis Tim Terpadu dan Tim Persiapan dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus tetap sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.
Ia mengingatkan agar pembangunan kawasan industri ini tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, melainkan menjadi ruang harapan dan kemajuan bersama.
Saya tidak ingin pembangunan ini justru menimbulkan konflik. Sebaliknya, ini harus menjadi ruang tumbuh dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya meminta seluruh tim yang terlibat untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen, serta turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi riil masyarakat.
Dengan hadirnya K-SIGN, Gubernur Melki menilai Rote Ndao tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah terluar Indonesia, tetapi sebagai beranda depan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di sektor garam.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan kawasan ini harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup penguatan infrastruktur, pengembangan industri hilir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, kawasan ini diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Indonesia,” jelasnya.
Gubernur Melki berharap melalui rapat pembahasan ini dapat dihasilkan langkah-langkah konkret, kesepahaman bersama, serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur dalam mendukung percepatan pembangunan K-SIGN di Rote Ndao.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan, Wakil Ketua DPRD NTT Nando Soares, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta insan pers.
#AyoBangunNTT
Penulis: Baldus Sae
Foto: Dio Ceunfin
Video: Riky Nengga
Komentar