Satu Tahun Kepemimpinan Melki- Jhoni Laju Pertumbuhan Ekonomi NTT Mencapai 5,14%
KUPANG : PELITADESANTT.COM – Tahun pertama kepemimpinan Melki – Jhoni sebagai ” Tahun Fondasi” dalam memperbaiki sistem, menata arah, dan memperkuat tata kelola dengan menetapkan “Tiga Prioritas Utama: Menjaga Stabilitas Ekonomi, Memperkuat Pelayanan Dasar, dan Menggerakkan Ekonomi Lokal”. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur Jhoni Asadoma dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Jumat (20/2/2026).
Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Gubernur Mrlki Laka Lena menyampaikan: secara makro, indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif. Laju pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,14% di tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024.
“Mengingat pertumbuhan agregat tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan, maka arah kebijakan difokuskan pada “Penguatan Ekonomi Rakyat” melalui penguatan One Village One Product (OVOP), pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja produk lokal, serta pembentukan NTT Mart sebagai simpul distribusi produk daerah; tegas Melki”.
Persentase Penduduk Miskin pada September 2025 sebesar 17,50 persen (1.031.690 orang), turun sebesar 1,52 persen poin dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 19,02 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan mulai memberikan dampak, didukung oleh penguatan bantuan sosial, perbaikan harga komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi desa, serta stabilitas inflasi pangan.
Integrasi kebijakan lintas sektor – ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tata kelola -dijalankan dengan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis data keluarga sasaran serta pengurangan kemiskinan harus bermuara pada peningkatan martabat manusia Nusa Tenggara Timur.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berada pada kategori sedang tercatat sebesar 0,322. Artinya, distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat belum sepenuhnya merata, namun juga belum berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi.
“Gubernur Melki Laka Lena juga menerangkan; Dalam aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor informal. Karena itu, kebijakan tidak hanya menekankan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan, terutama bagi petani, nelayan, dan pekerja harian. Inflasi terkendali pada angka 2,40 persen, sehingga daya beli masyarakat relatif terjaga. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 69,89, mencerminkan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Pada sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM tercatat sebesar 20,2 persen, atau sekitar 65.336 balita. Secara persentase angka ini menunjukkan penurunan, namun secara absolut jumlah balita stunting justru meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 64.507 balita. Di sisi lain, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 37 persen. Fakta bahwa satu dari lima anak NTT masih mengalami stunting menegaskan bahwa intervensi lintas sektor harus diperkuat secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Seluruh capaian tersebut kami pandang sebagai fondasi awal, bukan tujuan akhir. Pemerintah Provinsi NTT tidak berorientasi pada angka semata, melainkan pada pembangunan martabat manusia. Karena itu, untuk mewujudkan visi “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, kami menetapkan tujuh pilar strategis yang saling menopang:
- Pilar Ekonomi Berkelanjutan,
- Pilar Kesehatan,
- Pilar Pendidikan,
- Pilar Pemberdayaan Komunitas,
- Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan,
- Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia, dan
- Pilar Kolaborasi.
Tujuh pilar ini menjadi kerangka kebijakan agar pembangunan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
Program One Village One Product (OVOP) telah berjalan dengan 44 produk unggulan dan 190 UMKM binaan. Namun OVOP bukan sekadar memilih produk desa, melainkan strategi membangun identitas ekonomi berbasis potensi lokal melalui pelatihan, penguatan manajemen, pembiayaan, dan akses pasar yang nyata.
Untuk memastikan produk tidak berhenti di tingkat produksi, kita membentuk NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk lokal. Dengan sistem ini, rantai pasok mulai tertata, pelaku usaha mendapatkan kepastian pasar, dan produk lokal memiliki ruang tampil yang layak serta menghadirkan juga Dapur Flobamorata.
Pada sektor kelautan dan perikanan di arahkan dengan prinsip ekonomi biru demi meningkatkan produksi tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya. Agenda utama adalah hilirisasi, agar pengolahan dilakukan di dalam daerah, lapangan kerja tercipta di pesisir, dan nilai tambah ekonomi tinggal di tangan masyarakat kita sendiri.
Melalui kampanye GEMARIKAN, yang telah menjangkau 1.800 anak di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan TTS, serta pelatihan pengolahan ikan bagi 40 kelompok di 10 kabupaten/kota, memastikan bahwa kebijakan ekonomi selaras dengan kebijakan kesehatan.
Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih di enam lokasi strategis, dengan tujuan memperpendek rantai distribusi, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan memperkuat posisi tawar nelayan.
Pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan penguatan rantai pasok pangan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Kinerja sektor pertanian menunjukkan penguatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Produktivitas padi meningkat dari 4,19 ton per hektare pada tahun 2024 menjadi 4,56 ton per hektare pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 8,83 persen. Sementara itu, produktivitas jagung naik tipis dari 2,68 ton per hektare menjadi 2,69 ton per hektare, atau meningkat sekitar 0,37 persen.
Produksi pangan strategis tahun 2025 – khususnya padi, beras, dan jagung – mengalami peningkatan. Atas kerja bersama tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh Penghargaan Swasembada Pangan Nasional (PIN) 2025 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Capaian ini kami maknai sebagai fondasi awal menuju kedaulatan pangan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sektor peternakan data periode 2023 – 2025 menunjukkan tren yang positif. Populasi sapi meningkat dari 581.918 ekor pada tahun 2023 menjadi 622.276 ekor pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 6,9 persen dalam dua tahun terakhir. Pengiriman sapi keluar daerah yang sempat mengalami penurunan pada 2024, kembali pulih pada 2025 dengan jumlah 59.761 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar tetap terjaga dan kepercayaan terhadap kualitas ternak NTT semakin meningkat.
Populasi kerbau menunjukkan peningkatan yang kuat, dari 66.644 ekor menjadi 82.451 ekor, atau tumbuh sekitar 23,7 persen dalam periode tersebut. Populasi kuda bahkan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, meningkat dari 29.094 ekor menjadi 41.983 ekor, atau naik sekitar 44,3 persen. Pada ternak kecil, populasi babi mencapai 1.083.286 ekor pada tahun 2025, disertai pertumbuhan yang signifikan pada komoditas kambing dan domba. Di sektor perunggasan, populasi ayam buras meningkat hingga mencapai 4,8 juta ekor.
Pada sektor pariwisata dampaknya tercermin pada capaian kunjungan wisatawan tahun 2025 yang mencapai 1.840.488 orang, melampaui target sebesar 1.278.453 kunjungan atau sekitar 143,96 persen dari target. Sektor pariwisata NTT tidak hanya pulih, tetapi kembali tumbuh signifikan dengan pertumbuhan sebesar 17,99 persen, setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya.
Mendukung sektor pariwisat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program Local Champion, sebanyak 30 penggerak lokal dari 22 kabupaten/kota mengikuti pelatihan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
“Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor utama di tingkat lokal. Tujuannya jelas: agar manfaat ekonomi pariwisata berputar dan tinggal di desa, memperkuat ekonomi keluarga, serta mendorong tumbuhnya ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur; tegas Melki”.
Tahun 2025 Pemerintah Provinsi NTT menempatkan perlindungan pekerja rentan sebagai prioritas kebijakan. Melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan, sebanyak 100.000 pekerja sektor informal didaftarkan dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Sasaran program ini meliputi petani, nelayan, pengelola hutan, atlet berprestasi, serta kelompok rentan seperti janda, lansia produktif, dan penyandang disabilitas yang masih aktif bekerja.
Sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan kesehatan ibu dan bayi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Proses pendekatan yang dilakukan berbasis data melalui Audit Maternal Perinatal di seluruh kabupaten/kota. Rekomendasi audit ditindaklanjuti dalam bentuk penyesuaian program, peningkatan kapasitas, serta pembenahan tata laksana pelayanan.
Dalam percepatan penurunan prevalensi stunting, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengonsolidasikan seluruh intervensi melalui Aksi Konvergensi Menuju NTT Bebas Stunting, yang diwujudkan dalam Gerakan Anting Berlian sebagai delapan inovasi layanan terintegrasi.
Pada dimensi layanan dan pengasuhan, diperkuat Program Orang Tua Asuh, Therapeutic Feeding Centre bagi balita gizi berat, serta Posyandu Modeling di desa prioritas.
Penguatan struktural dilakukan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, termasuk optimalisasi DAK dan penerapan KRIS, dengan perhatian khusus pada 14 Rumah Sakit Daerah Pratama.
Hasilnya mulai terlihat. Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting turun menjadi 20,2 persen dari 21,2 persen pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang telah menjangkau lebih dari 10.000 masyarakat.
Pilar Pendidikan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kontekstual diwujudkan melalui pembentukan 88 titik Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota. Salah satu yang telah beroperasi adalah Sekolah Rakyat di UPT Sentra Efata Kupang yang melayani 100 peserta didik jenjang SMP.
Untuk memastikan keberlanjutan akses tersebut, Pemerintah Provinsi melaksanakan Program Bantuan Siswa Miskin bagi 1.124 siswa dengan alokasi Rp200.000 per bulan per siswa, dengan total anggaran Rp2,697 miliar. Kebijakan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak-anak NTT putus sekolah.
Menunjang kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Karena itu, pada tahun 2025 diberikan insentif kepada 1.515 guru dan tenaga kependidikan, khususnya di daerah perifer, dengan total anggaran Rp9,09 miliar.
Penguatan tersebut didukung juga peningkatan sarana dan prasarana di 89 SMA dan SMK, percepatan transformasi digital pada 340 sekolah, distribusi 11.000 buku ajar di 12 kabupaten prioritas, serta aktivasi akun belajar.id di seluruh SMA dan SMK pada 22 kabupaten/kota.
Sebanyak 207 Guru Duta Teknologi menjadi penggerak utama transformasi digital, didukung uji coba aplikasi Cerdig untuk membangun sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan transparan.
Pemberdayaan Komunitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai subjek utama pembangunan. Arah kebijakan kami tegaskan: pembangunan harus bertumpu pada kapasitas warga, kekuatan komunitas, dan ekonomi kolektif yang berakar di desa. Dalam kerangka itu, koperasi kami posisikan sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Melalui program Youth Campaign, Sebanyak 442 pemuda dan perempuan mengikuti pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal – kriya, kuliner, fesyen, tata rias, dan desain grafis – untuk membuka ruang usaha mandiri di desa dan mendorong transformasi sektor informal menjadi usaha kreatif bernilai tambah.
Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan pembangunan jalan, air, listrik, dan rumah layak huni sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi prasyarat agar ekonomi bergerak, pelayanan dasar menjangkau rakyat, dan kualitas hidup meningkat secara nyata.
Sektor perumahan, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, diberikan bantuan perbaikan rumah layak huni senilai Rp20 juta per unit di tujuh kabupaten, yaitu Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Ende, Sumba Barat, Manggarai, Ngada, dan Manggarai Timur.
Di sektor ketenagalistrikan, pemasangan meteran listrik dilakukan bagi 450 kepala keluarga di enam kabupaten yaitu Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Alor– untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan memastikan energi tidak lagi menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi dan proses belajar anak-anak.
Pada infrastruktur jalan, tahun 2025 dialokasikan anggaran Rp96,53 miliar untuk 33 paket pekerjaan. Penanganan dilakukan sepanjang 46,92 kilometer, serta pemeliharaan rutin 58,35 kilometer. Hasilnya, kondisi jalan mantap meningkat dari 1.827,07 kilometer pada 2024 menjadi 1.873,99 kilometer pada 2025, sementara jalan tidak mantap menurun secara bertahap dari 860,24 kilometer menjadi 813,32 kilometer. Ini menunjukkan perbaikan konektivitas yang terukur dan konsisten.
Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Provinsi telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 mencakup lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan perbatasan Timor Leste dan ruas penghubung utama di Flores, Sumba, dan Alor.
Pada Pilar Keenam, Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam aspek keterbukaan informasi, meraih kualifikasi “Informatif” dengan nilai 93,30 berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2025.
Mellki – Jhoni membuka ruang kepada masyarkat NTT dengan menginisiasi Program MeJa Rakyat (Melki Johni Melayani Rakyat) sebagai front office pengaduan publik tingkat provinsi yang mempercepat penanganan aspirasi masyarakat.
Pilar Kolaborasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Lebih dari itu, kolaborasi merupakan pilar esensial yang merajut dan mengikat seluruh pilar lainnya.
Ekonomi berkelanjutan tidak akan tumbuh tanpa sinergi lintas sektor.
Kesehatan tidak akan membaik tanpa kerja sama pusat–daerah dan partisipasi masyarakat.
Pendidikan tidak akan relevan tanpa keterlibatan dunia usaha dan komunitas.
Infrastruktur tidak akan berdampak tanpa koordinasi lintas wilayah.
Reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa dukungan publik dan transparansi.
Penguatan kolaborasi dimulai dari internal pemerintahan melalui penyelarasan program bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-NTT, agar kebijakan tidak berjalan terfragmentasi. NTT harus bergerak sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan.
Di tingkat regional, komitmen sinergi diperluas melalui Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KRBNN) yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 28 Januari 2026.
Dalam kolaborsi bersama sektor swasta, investasi terbesar PMA berasal dari XLSMART Telecom sebesar Rp314,4 miliar dan Fortuna Paradiso Optima sebesar Rp272,1 miliar. Pada kategori PMDN, Bangun Loka Indah mencatat investasi Rp1,2 triliun. Investasi ini menjadi penggerak pertumbuhan melalui penguatan infrastruktur, pariwisata, energi, dan penciptaan lapangan kerja.
Pencapaian pelaksaan program “Satu Tahun” kepemimpinan Melki – Jhoni berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Voxpol Center Research and Consultingmenyampaikan pesan yang sangat jelas. Masyarakat menempatkan Ekonomi dan Kesejahteraan (40,1 persen) serta Infrastruktur dan Layanan Dasar (33,9 persen) sebagai prioritas utama.
Dari hasil survei tersebut, masyarakat bahkan memberi arah konkret: peningkatan penerangan jalan umum, pengurangan pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan.
“Rakyat tidak hanya menilai. Rakyat memberi kompas. Dan kompas itulah yang menjadi pijakan kita memasuki tahun kedua pemerintahan; ungkap Melki”.
Pada penyampaian akhirnya; Gubernur Melki Laka Lena mengatakan, memasuki tahun kedua kepemimpinan, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak dari pendekatan makro menuju intervensi yang lebih mikro, lebih presisi, dan lebih terfokus.
Untuk memastikan akselerasi berjalan efektif, Pemerintah Provinsi merencanakan pembentukan 5 (lima) tim percepatan yang dijalankan oleh ASN terpilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak kinerja. Langkah ini sekaligus memperkuat profesionalitas dan utilisasi aparatur agar lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
Kelima tim tersebut meliputi:
- Tim Optimalisasi PAD, untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah;
- Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan, untuk memastikan intervensi tepat sasaran;
- Tim Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, guna mendorong UMKM, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja;
- Tim Optimalisasi Dasa Cita, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan visi pembangunan;
- Tim Komunikasi Pemerintah, guna memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat.
“Mulai Februari 2026, Pemerintah Provinsi menjalankan Program Intervensi Dana Desa Terfokus. Pendekatan ini dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di kantong-kantong wilayah termiskin; ungkap Gubernur”.
Gubernur juga menyampaikan; Untuk memastikan percepatan berjalan terarah, ditetapkan tujuh arah kebijakan utama tahun 2026:
Pertama, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Pendekatan intervensi akan difokuskan pada keluarga berisiko melalui integrasi layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial. Basis data kemiskinan dan stunting akan diperkuat agar intervensi tepat sasaran.
Kedua, perluasan lapangan kerja dan kewirausahaan. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, serta pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal untuk menyerap tenaga kerja, khususnya pemuda dan perempuan.
Ketiga, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan tata kelola pajak dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah akan menjadi fokus untuk meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan.
Keempat, peningkatan kualitas belanja daerah berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan akan dievaluasi berdasarkan dampak dan hasil, bukan semata realisasi anggaran. Belanja publik harus efisien, terukur, dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Kelima, penguatan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan diaspora akan terus diperkuat agar pembangunan berjalan terpadu dan tidak terfragmentasi.
Keenam, instruksi pembenahan data kemiskinan. Validasi dan integrasi data kemiskinan akan menjadi prioritas, sehingga kebijakan intervensi sosial berbasis bukti dan tidak lagi mengandalkan estimasi yang kurang presisi.
Ketujuh, penguatan kebijakan berbasis bukti dan riset. Setiap perumusan kebijakan akan ditopang oleh kajian ilmiah dan data yang terverifikasi, agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat serta relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan arah tersebut, tahun kedua bukan sekadar kelanjutan, melainkan fase akselerasi.***
(PD.VG)
#AyoBangunNTT.
Komentar