GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Uncategorized
Beranda » Berita » Pembangunan Sekolah Rakyat Pertama di NTT Capai 75 Persen, Mensos Gus Ipul Target Dibuka Juli

Pembangunan Sekolah Rakyat Pertama di NTT Capai 75 Persen, Mensos Gus Ipul Target Dibuka Juli

Pembangunan Sekolah Rakyat Pertama di NTT Capai 75 Persen, Mensos Gus Ipul Target Dibuka Juli

KUPANG – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan Sekolah Rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibangun di Kabupaten Kupang mulai beroperasi pada Juli 2026 setelah progres pembangunan mencapai sekitar 75 persen.

Hal itu disampaikan saat meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah di Jalan Tilong Dam, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Minggu (31/5/2026), didampingi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan program prioritas nasional di bidang pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan.

“Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang Provinsi NTT posisinya sudah mencapai dan mendekati 75 persen dan kita sudah melihat model dari asrama untuk siswa. Kita harapkan pembelajaran nanti bisa dimulai pada bulan Juli mendatang,” kata Saifullah Yusuf.

Tiga Mahasiswa Undana Siap Berlaga di Ajang Nasional ONMIPA-PT 2026

Sekolah Rakyat permanen pertama di NTT itu dibangun di atas lahan seluas 10 hektare dan dirancang menampung lebih dari 1.000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem pendidikan berbasis asrama.

Menurut Gus Ipul, fasilitas yang disiapkan tidak hanya ruang belajar, tetapi juga asrama siswa dan guru, fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan hingga sarana kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung proses pembelajaran terpadu.

“Gedung ini bisa menampung lebih dari 1.000 siswa termasuk di dalamnya ada asrama untuk guru, fasilitas olahraga, fasilitas ekstrakurikuler, laboratorium, perpustakaan yang semuanya diharapkan menjadi bagian dari dukungan Sekolah Rakyat terhadap proses pembelajaran,” ujarnya.

Ia menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan intervensi pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Ini adalah hadiah, ini adalah persembahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluarga paling tidak mampu dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan dan menghasilkan generasi emas 2045,” katanya.

“Unum Ordinis, Marxisme, dan Fungsi Sosial: Menggugat Legalitas Mutlak HGU Hokeng”

Saifullah Yusuf mengatakan Kabupaten Kupang menjadi daerah pertama di NTT yang memenuhi persyaratan lahan sehingga menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen pertama di provinsi tersebut.

“Untuk kesempatan pertama baru Kabupaten Kupang yang memenuhi syarat tanahnya untuk kemudian dibangun Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah lain di NTT segera menyiapkan lahan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat diperluas.

“Insya Allah di bawah koordinasi Pak Gubernur banyak lagi kabupaten kota yang telah bekerja keras untuk menghadirkan lahan yang layak untuk segera dibangun,” katanya.

Menurut Gus Ipul, pembangunan fisik sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Kementerian Sosial bertugas mengusulkan dan mengoordinasikan program bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Peringatan HLUN ke-30 dan Pemutakhiran DTSEN 2026 di Kupang: Mensos RI Sebut Data Akurat, Sasaran Tepat dan Sekolah Rakyat Jadi 3 Pilar Bangun SDM

“Yang membangun adalah Kementerian PUPR. Yang mengusulkan kami dari Kementerian Sosial dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh aspek teknis pembangunan telah dihitung sebelum proyek dimulai, mulai dari ketersediaan air, pasokan listrik, hingga mitigasi risiko bencana.

“Sebelum dibangun sudah dihitung semua bagaimana daya dukung airnya, bagaimana keamanannya dari bencana. Pasokan listrik sudah siap, semua sudah dihitung dan menjadi bagian dari kriteria,” kata Gus Ipul.

Selain meninjau pembangunan sekolah permanen, Mensos juga melihat perkembangan Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini masih menggunakan gedung sementara.

“Ini satu kemajuan yang luar biasa dan tadi kita sudah lihat anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat rintisan dengan gedung sementara yang telah berjalan dengan baik dan hasilnya sudah mulai nampak. Ke depannya lebih banyak lagi yang kita jangkau,” ujarnya.

Sekolah tersebut dirancang menerima siswa secara bertahap. Pada tahun pertama jumlah peserta didik diperkirakan sekitar 300–400 siswa, meningkat menjadi sekitar 800 siswa pada tahun berikutnya, dan ditargetkan mencapai kapasitas penuh pada 2028.

“Ini untuk 1.000 siswa jenjang SD, SMP dan SMA. Setiap tahun kita menerima sekitar 300 siswa, SD 100, SMP 100 dan SMA 100, maka selama tiga tahun akan penuh,” jelasnya.

Terkait pengelolaan, pemerintah menetapkan aset sekolah tetap menjadi milik negara dan dikelola bersama oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.

“Untuk kepemilikan aset tentu milik pemerintah, dikelola oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah,” kata Gus Ipul.

Seleksi siswa akan difokuskan pada warga lokal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan verifikasi data kesejahteraan sosial.

“Yang bersekolah di sini adalah warga setempat yang ditetapkan oleh Bupati Kupang. Setelah data masuk diperiksa apakah benar-benar ada di desil satu dan memenuhi kriteria warga yang paling tidak mampu,” ujarnya.

Sementara proses rekrutmen tenaga pendidik akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

“Untuk guru diseleksi ketat melalui BKN, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dikdasmen,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan Pemerintah Provinsi NTT akan mengawal penyelesaian pembangunan agar target operasional Juli 2026 dapat tercapai.

“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kami akan terus mengawal proses pembangunan yang sekarang sudah mencapai 75 persen agar cepat mencapai 100 persen sehingga cepat beroperasi,” kata Melki.

Ia juga menyatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota lain di NTT untuk mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota se-NTT yang belum mendapatkan program Sekolah Rakyat sehingga bisa cepat menyelesaikan urusan lahannya dan segera mengajukan ke Kementerian Sosial agar segera dibangun,” ujarnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Kupang Yosep Lede, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Istiadi Nugroho.

#AyoBangunNTT

Penulis : Yosep Purek
Foto : Iqbal

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *