Akselerasi SDM Wilayah Timur, Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Strategis Perguruan Tinggi di NTT
KUPANG, NTT– Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Universitas Nusa Cendana (Undana) guna menyerap aspirasi terkait pengembangan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (22/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Aula Rektorat ini menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari penambahan kuota KIP Kuliah, kesejahteraan dosen, hingga percepatan pembangunan infrastruktur kampus yang mangkrak.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa perguruan tinggi di wilayah kepulauan seperti NTT menghadapi tantangan geografis dan konektivitas digital yang unik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang kuat agar perguruan tinggi di wilayah timur mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
KIP Kuliah sebagai Pemutus Rantai Kemiskinan
Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., mengungkapkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan instrumen vital bagi mahasiswa di NTT. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang menantang, program ini dinilai bukan sekadar bantuan, melainkan jaring pengaman agar mahasiswa tidak putus studi.
KIP Kuliah adalah alat untuk memutus mata rantai kemiskinan di NTT. Kami memohon peningkatan kuota serta ketepatan sasaran program ini karena setiap semester kami menerima banyak permohonan penundaan UKT dari mahasiswa,” ujar Prof. Jefri.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Sains dan Teknologi (Saintek), Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A., menjelaskan bahwa pemerintah secara nasional telah menyalurkan 1,1 juta beasiswa KIP Kuliah dengan prioritas kelompok desil 1-4. Komisi X DPR RI pun berkomitmen memperjuangkan peningkatan kuota khusus untuk wilayah NTT pada tahun anggaran 2026.
Kesejahteraan Dosen dan Sinergi Penganggaran
Selain akses pendidikan, Rektor Undana menekankan pentingnya peninjauan kembali tunjangan fungsional dosen yang dinilai belum memadai. Ia juga mengusulkan agar skema remunerasi bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dapat didukung oleh APBN guna memberikan fleksibilitas fiskal.
Dirjen Saintek merespons bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk peluang pemanfaatan dana riset untuk honorarium dosen. “Pemerintah membuka peluang agar skema remunerasi memperoleh dukungan APBN dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara atas persetujuan DPR RI,” jelas Prof. Ahmad Najib.
Penyelesaian Infrastruktur dan Audit Pembangunan
Isu infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Anggota Komisi X DPR RI dapil NTT, Anita Jakoba Gah, S.E., menyoroti sejumlah proyek gedung kampus yang terkendala masalah hukum dan administratif sejak 2024. Ia mendesak agar proyek yang menggunakan anggaran negara segera dituntaskan agar tidak menghambat proses pembelajaran.
Kami berkoordinasi dengan aparat terkait agar pembangunan yang mangkrak segera diselesaikan. Fasilitas pendidikan tidak boleh terbengkalai karena akan merugikan mahasiswa,” tegas Anita.
Menutup rangkaian kunjungan, rombongan Komisi X DPR RI didampingi Rektor Undana dan Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T., M.Eng., meninjau langsung pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SNBT di Gedung ICT Center Undana. Kunjungan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan nasional yang lebih berkeadilan bagi wilayah timur Indonesia. (Ref)
Editor : Ollien Manggol – Foto : Tri Oktria Miranda dan Firahdian Zaina Rimaswara
Komentar