Kupang, Pelitadesantt.com – Kelangkaan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti biosolar dan minyak tanah, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berupa pertalite, kembali menghantam sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat, sementara pihak legislatif menyoroti manajemen distribusi yang dinilai carut-marut dan mendesak penindakan tegas terhadap dugaan praktik penimbunan, Selasa (25/11/25).
Pemerintah Provinsi NTT melalui Gubernur Melki Laka Lena mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan klasik ini. Gubernur telah mengirimkan surat resmi sebanyak dua kali kepada pemerintah pusat guna meminta penanganan segera terkait pasokan BBM di wilayahnya.
Saat ini, Gubernur Melki sedang menanti data resmi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Data tersebut, jelasnya, akan menjadi dasar penyampaian surat lanjutan kepada Direktur Utama Pertamina, Kepala BPH Migas, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Secara lisan, saya telah berkomunikasi dengan Kepala BPH Migas dan Menteri ESDM melalui pesan singkat. Komunikasi terakhir, ternyata kapal yang terlambat datang dan kuota kita dikurangi karena beberapa tahun terakhir kuota yang diberikan tidak habis sehingga dialihkan ke daerah lain,” ungkap Melki.
Ia menegaskan, kondisi saat ini sudah berbeda. Kebutuhan masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), meningkat signifikan. “Kita minta penambahan kuota karena kebutuhan semakin tinggi. Pengurangan kuota sebelumnya harus diperbaiki karena jelang Nataru pasti kebutuhan kita meningkat,” tegasnya.
Merespon hal ini anggota DPRD Provinsi NTT Yunus Takandewa menilai, persoalan kelangkaan BBM ini hampir selalu berulang setiap tahun, khususnya saat memasuki periode Nataru. Menurutnya, akar masalah terletak pada buruknya manajemen distribusi dan lemahnya pengawasan.
“Persoalan ini tak kunjung tuntas. Dampaknya paling terasa di daerah terpencil, pedalaman, dan pulau-pulau kecil yang sangat bergantung pada distribusi terjadwal,” ujar Yunus.
Politisi ini juga mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam memastikan ketersediaan stok pada periode rawan seperti menjelang akhir tahun. Ia menekankan bahwa kesalahan tidak boleh terus berulang tanpa adanya evaluasi mendalam.
“Pertamina seharusnya tidak menunggu masalah muncul baru bertindak. Mereka harus punya perencanaan yang matang,” katanya.
Selain itu, Yunus meminta aparat keamanan untuk bertindak proaktif dan menindak tegas praktik penimbunan BBM yang diduga turut memperparah kondisi kelangkaan di sejumlah titik.
“Penimbunan jelas memperburuk situasi dan merugikan masyarakat. Aparat harus bertindak tegas,” pungkas Yunus.
Komentar