Krisis BBM di Lembata: Harga Non-Subsidi Meroket, Subsidi Dimonopoli, Warga Menjerit Keadilan
LEMBATA, NTT – 13 Juni 2026 – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter telah memukul keras masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Namun, penderitaan warga semakin diperparah dengan fenomena monopoli BBM subsidi oleh pedagang eceran, membuat akses masyarakat yang berhak menjadi sangat sulit.
Situasi ini, yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, menyebabkan kelangkaan BBM jenis Petromax dan Pertalite di pasaran. Warga mengeluhkan distribusi yang tidak adil dan sulitnya mendapatkan pasokan, bahkan setelah mengantre berjam-jam.
Monopoli dan Praktik Curang di Tengah Kebutuhan Mendesak
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya setelah menyerah mengantre BBM subsidi dan terpaksa beralih ke BBM non-subsidi yang jauh lebih mahal. “Untuk dapat BBM subsidi, kita harus bersekongkol dengan mereka (pedagang eceran yang memonopoli pembelian). Kalau tidak, tidak akan kebagian,” ungkapnya dengan nada getir.
Keluhan serupa datang dari seorang ibu yang menggunakan BBM subsidi untuk operasional kapal ikannya. Meskipun telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan, ia tetap harus berjuang keras untuk mendapatkan jatah yang seharusnya menjadi haknya. “Surat-surat saya lengkap, ini untuk kapal cari nafkah, tapi kenapa masih susah sekali dapatnya?” keluhnya.
Fenomena ganjil terlihat di tengah antrean panjang, di mana beberapa individu dapat dengan mudah masuk dan keluar membawa jerigen berisi BBM tanpa antre. Salah satu dari mereka mengaku mendapatkan kemudahan tersebut dengan membayar “jasa” tambahan. “Ada ‘jasa’ tambah uang sedikit, jadi tidak perlu antre panjang. Bapak mau beli banyak? Bisa diatur,” ujarnya singkat, namun menolak menyebutkan besaran uang tambahan tersebut.
Pertanyaan Besar untuk Pemerintah Daerah
Seorang pria mempertanyakan kinerja pemerintah daerah, menyoroti bahwa penambahan pangkalan BBM di ibu kota Lewoleba tidak serta merta memenuhi kebutuhan warga. Padahal, jumlah kendaraan di Lembata relatif terbatas. “Berapapun banyak pangkalan BBM di Lewoleba, tetap saja tidak cukup. Padahal kendaraan di sini bisa dihitung dengan jari. Itu pemerintah dorang ke mana, ya? Kami bingung dan kecewa sekali,” ucapnya dengan nada bertanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait keluhan monopoli BBM subsidi dan kelangkaan yang dirasakan warga Lembata. Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan harga yang wajar dapat dinikmati oleh semua pihak. (RAM)
Editor : Redaksi PelitadesaNTT.com
Komentar