GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Ekonomi Inspirasi Uncategorized
Beranda » Berita » Penyusunan Dokumen Data Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat 2025 – 2029

Penyusunan Dokumen Data Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat 2025 – 2029

Wakil Bupati Sumba Barat Daya Membuka FGD Penyusunan RPKD 2025-2029

TAMBOLAKA, 30 September 2025 – Data kemiskinan sangat penting sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan, membantu menentukan target penduduk miskinmengarahkan intervensi program agar tepat sasaran, dan memantau kemajuan serta kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Data ini juga krusial untuk memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan dan memastikan upaya pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan. 

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus A.R. Kaka, SP, menghadiri dan membuka dengan resmi acara Fokus Group Discussion (FGD) dengan topik pembahasan “Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025-2029” di Aula Kantor Baperinda Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam sambutannya, Dominikus menyampaikan bahwa, “Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan besar pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya” ungkapnya.
Berdasarkan data BPS per 30 November 2024, tercatat bahwa 27,2% dari total penduduk sekitar 340.010 jiwa masih hidup dalam kemiskinan.

Ia juga menambahkan, pentingnya penyusunan RPKD ini dengan menyatakan,
Penyusunan RPKD Tahun 2025-2029 ini sangat penting. “Dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah” ; ujarnya.

Lepas Peserta Kukerta UPG 1945 NTT, Gubernur Melki Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan di NTT

Dengan memahami secara detail kondisi masyarakat miskin, data dapat membantu mengidentifikasi masalah keadilan dan memastikan bahwa pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Data yang terintegrasi juga sangat penting untuk menyinkronkan program-program yang dijalankan oleh berbagai lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta (melalui CSR).

Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin, membantu mereka keluar dari keterpurukan, dan mendorong kesejahteraan yang lebih baik. 

Ia berharap RPKD ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Dengan demikian, diharapkan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dikurangi secara signifikan” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *