Wagub NTT dan Kemendagri Sinkronkan Kebijakan Penguatan Daerah
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan layanan kesehatan, serta kemudahan akses pelayanan publik sebagai hasil konkret koordinasi strategis dengan Kementerian Dalam Negeri.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir beserta jajaran di Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Direktur BUMD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Yudia Ramli serta pejabat terkait lainnya.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang didorong berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Inti dari seluruh pembahasan ini adalah dampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin masyarakat merasakan langsung perubahan layanan lebih cepat, akses lebih mudah, dan kualitas yang meningkat,” ujarnya.
Percepatan perubahan status Bank Pembangunan Daerah NTT menjadi Perseroda diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM, petani, dan pelaku usaha kecil. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih kuat, ekonomi masyarakat diharapkan semakin tumbuh dan mandiri.
Di sisi lain, penguatan regulasi Pajak dan Retribusi Daerah akan meningkatkan PAD yang kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Setiap peningkatan PAD harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata,” tegas Wakil Gubernur.
Optimalisasi layanan Samsat, termasuk penertiban kendaraan berplat luar daerah, akan memperkuat keadilan fiskal sekaligus meningkatkan kapasitas keuangan daerah tanpa membebani masyarakat yang sudah taat pajak.
Dalam sektor kesehatan, penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, ketersediaan tenaga medis yang memadai, serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.
Dengan sistem yang lebih fleksibel, rumah sakit akan lebih responsif memberikan layanan kesehatan,” jelasnya.
Reformasi birokrasi juga diarahkan pada penyederhanaan struktur organisasi dan penataan jabatan agar pelayanan publik semakin efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTT langsung menyiapkan langkah konkret, antara lain percepatan penyelesaian regulasi strategis, penguatan layanan Samsat berbasis kolaborasi dengan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas rumah sakit melalui penguatan BLUD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD.
Selain itu, Pemprov NTT juga memperkuat penataan aparatur melalui pengelolaan PPPK dan pemenuhan kebutuhan SDM pemerintahan melalui pengusulan penambahan kuota pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif di lapangan.
“Kami bergerak cepat menindaklanjuti seluruh hasil ini. Targetnya jelas: masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan dan kesejahteraan,” tegas Wakil Gubernur.
#AyoBangunNTT
Penulis : RingLing Lantakai
Komentar